Presiden Jokowi Kritik Sistem Laporan Pertanggung Jawaban Yang Bertele-Tele

Berita Tapanuli.com (BT), – Presiden Joko Widodo kembali mengkritik kinerja birokrat di Indonesia, sebagaimana di katakanya hampir 60-70 persen pegawai negeri sipil di Indonesia sistem laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan itu sangat bertele-tele. Dia pun meminta agar menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati segera membenahi sistem laporan keuangan yang ada di Indonesia saat ini.

“Saya enggak tahu SPJ itu apa, saya enggak ngerti. Yang saya tahu, SPJ itu apa Bu? Surat Pertanggungjawaban. Isinya apa? Enggak ngerti saya. Tapi biasanya kalau saya lihat di meja-meja itu ngurusin kwitansi, dan ngurusin gambar-gambar, foto-foto,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/09/2016) kutipan ST.

Menurut orang nomor satu di Indonesia ini, laporan keuangan harus simpel, sederhana, tapi tetap berorientasi pada hasil. “Gampang dicek, dikontrol, diawasi, dan diperiksa, bukan laporan yang tebal-tebal. Mohon maaf, energi kita juga jangan habis di SPJ-SPJ saja,” ujarnya.

Lagi mantan Walikota Solo ini mencontohkan, banyak guru dan kepala sekolah yang tidak fokus pada kegiatan belajar-mengajar karena sibuk hanya mengurus SPJ. Bahkan di sekolah-sekolah, di ruangan guru, kwitansi-kwitansi, SPJ itu pasti. Demikian juga di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Harusnya PUPR konsentrasi 80 persen itu mengontrol jalan, mengontrol irigasi-irigasi yang rusak, mengecek jalan yang berlubang seperti apa. Tapi sekarang, lanjut Presiden, karena orang takut semua yang namanya SPJ.

“Coba di Pertanian juga, dulu kalau kita lihat setiap pagi, PPL (Pengawas Pertanian Lapangan), tiap pagi berjalan di pematang sawah, bercengkerama dengan petani, memberikan bimbingan ke petani. Sekarang, mari tilik dan lihat di Dinas Pertanian, lihat di Kementerian Pertanian, semuanya duduk manis di meja, di ruangan ber-AC, ngurusi SPJ,” papar Jokowi.

Lanjutnya, jangan sampai birokrat terjebak pada rutinitas yang dianggap benar itu. Ia mengingatkan, orientasi pemerintah harus orientasi hasil. “Jangan sampai kehilangan energi, semuanya mengarah kepada SPJ, SPJ, dan SPJ. Apalagi saat ini pemerintah menghadapi sebuah tantangan untuk menerapkan pelaporan keuangan pemerintah berbasis aktual.

Menanggapi kritik Jokowi, Sri Mulyani Indrawati langsung meminta Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk melakukan perbaikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Saya sudah minta Dirjen Perbendaharaan untuk memperbaiki PMK yang tujuannya adalah menyederhanakan. Jadi betul-betul menyederhanakan format laporan, bentuk laporan, maupun detil laporannya,” kata Sri Mulyani.

Walau demikian Mantan menteri Keuangan yang juga kembali menjadi meneteri keuangan saat ini menegaskan, kemenkeu harus berkonsultasi dengan BPK agar kemudian penyederhanaan itu tidak menyebabkan mereka menjadi disclaimer. “Jadi, kami menjaga itu,” ujarnya (BT/TIM)

sumber: http://beritatapanuli.com/presiden-jokowi-kritik-sistem-laporan-pertanggung-jawaban-yang-bertele-tele/